3 July 2006 - 8 July 2006

Yang Baru Pada Pertanggungjawaban BPS

Yang Baru Pada Pertanggungjawaban BPS

(MEDISA - Majalah PPGT) Sidang pleno II Sidang Sinode Am, yang berlangsung di ruang sidang utama rabu 4/7/06 mengagendakan laporan pertanggungjawaban dari badan-badan yang dibentuk pada SSA sebelumnya, masing-masing secara berturut-turut menyampaikan laporannya yakni Badan Pekerja Sinode (BPS), Badan Verifikasi Gereja Toraja (BVGT) dan Majelis Pertimbangan Gereja Toraja (MPGT) periode 2001-2005

Medisa yang memantau jalannya persidangan yang belangsung sekitar tiga jam tersebut melihat perbedaan yang nyata dibanding persidangan sebelumnya terutama dari mekanisme tanggapan terhadap laporan, yang kali ini disampaikan perwakilan wilayah-wilayah, mulai dari wilayah IV, III, II dan terakhir wilayah I. Hal ini merupakan hal yang baru, karena pada persidangan-persidangan sebelumnya tanggapan dibuka luas bagi semua peserta persidangan.

Pada pemandangan umum yang disampaikan selama 30 menit untuk masing-masing wilayah, muncul berbagai tanggapan dan pertanyaan demi mendalami laporan yang sebelumnya disampaikan oleh badan-badan. Tercatat tidak kurang dari 70 pertanyaan yang muncul dalam tanggapan.

Walaupun cukup banyak pertanyaan, namun hanya ada beberapa hal utama yang hampir selalu muncul dalam tanggapan dari semua wilayah. Adapun tanggapan dari wilayah antara lain: Wilayah 4 yang diwakili antara lain oleh Pnt Duma Tandira’pak mempertanyakan banyaknya program yang dilaporkan tidak terealiasi dengan alasan keterbatasan dana, sementara kenyataan dalam laporan keungan, BPS memiliki saldo lebih 200 juta rupiah.

Wilayah 4 juga menyoroti temuan BVGT yang dalam laporannya menyampaikan banyak penyimpangan pengelolaan keuangan “kalau menemukan penyimpangan, kenapa tidak menyikapi hal tersebut” kata Tandira’pak. Tidak lupa juga wilayah 4 mendalami laporan MPGT yang menyajikan fakta di Gereja Toraja saat ini tidak ada lagi pendeta yang berumur dibawah 49 tahun yang bergelar Doktor.

Sementara Yusuf paliling yang mewakili wilayah 3 menilai secara general bahwa laporan yang disampaikan para badan hanya berupa data tanpa analisis, wilayah III juga melihat bahwa keberadaan BVGT lebih banyak berposisi pengawasan, bukan pembimbingan. Menyangkut pendeta/proponen yang tidak “tertib” wilayah III menekankan perlu adanya ketegasan, dalam bentuk sanksi administratif. Pada bidang pengelolaan lembaga-lembaga dibawah BPS, wilayah III melihat bahwa lembaga seperti Yayasan Pendidikan Gereja Toraja (YPGT) tidak mengambil peran signifikan pada pengembangan sekolah-sekolah kristen yang dimiliki, sehingga berkesan tidak ada koordinasi.

Pdt Drs Titus Tuppang yang mewakili Wilayah II juga menyoroti temuan BVGT tentang penyimpangan pengelolaan keuangan, dan turut menyayangkan “pembiaran” terhadap temuan penyimpangan tersebut. Wilayah yang mengklaim diri sebagai yang “to untorroi tongkonan” ini juga mempertanyakan laporan BPS yang sama sekali tidak menyinggung kegiatan OIG dalam laporannya, mereka juga mempertanyakan seringnya OIG berseberangan dengan BPS. Masih menyangkut generasi muda Gereja Toraja wilayah yang berpusat di Rantepao ini menyampaikan keprihatinan atas terjadinya demo besar-besaran yang pernah dilakukan oleh Mahasiswa UKI Toraja baru-baru ini.

Mendapat giliran terakhir, wilayah I menyoroti penempatan dan mutasi pendeta yang melihat bahwa ada beberapa pendeta yang selalu ditempatkan di kota, dan hanya berputar-putar di tempat tersebut, sementara yang lain selalu di pedalaman. Wilayah yang menjadi tuan rumah pada SSA sebelumnya ini juga melihat pembaruan yang nampak dalam SSA kali ini baru terbatas pada teknis persidangan dan aturan-aturan, termasuk Tata Gereja Toraja, tanpa menyentuh substansi yakni pelayanan gereja toraja yang cukup berwibawah. Di akhir tanggapannya Wilayah yang meliputi beberapa kabupaten di Luwu ini menyoroti keberadaan pembangunan Gedung Pemuda di Rantepao “ yang sudah lama menjadi tembok ratapan”, tetapi hingga saat ini belum juga selesai agar segerah diselesaikan dan pembangunannya diambil alih oleh BPS.

Pertanyaan lebih lama daripada jawaban

Selanjutnya tanggapan dari badan-badan atas pemandangan umum selama 1 jam sehinga masing-masing badan berlangsung selama 20 menit. Kenyataan agak ironis mengingat alokasi waktunya hanya setengah dibanding alokasi waktu untuk bertanya.

Perubahan yang mereduksi kedaulatan

Mencermati jalannya pleno pertanggungjawaban, beberapa peserta yang enggan disebut namanya menyatakan bahwa persidangan ini telah menggiring kita kepada pola-pola orde baru, dimana sepertinya telah di pola, karena hanya orang tertentu yang memiliki kesempatan untuk mengkritisi laporan yakni tiga orang dari masing-masing wilayah, dan itupun ditentukan dari atas.

Menurut para utusan dari beberapa wilayah yang ditemui medisa, bila untuk alasan efisiensi waktu, maka tidak terlalu tepat, dimana bila menggunakan pola lama yakni tanggapan per peserta, dengan waktu 120 menit, bila dibagi 2 menit per orang, maka bisa jadi ada 60 orang yang dapat menyampaikan pendapatnya. Disamping itu karena akan berkembang seiring dengan perjalanan waktu, serta tanggapan yang berkembang maka akan lebih banyak hal yang akan terungkap. Berbeda dengan sistem baru, dimana karena tekah dikonsep sebelumnya dari wilayah, sehingga terjadi perulangan-perulangan pertanyaan, “ini mereduksi kedaulatan peserta, dan juga menimbulkan tanda tanya, mungkinkah ada sesuatu yang hendak disembunyikan dengan pemberlakuan sistem ini” ungkap salah seorang utusan dari wilayah I Luwu.

Prubahan telah terwujud?

MEDISA - Majalah PPGT

Prubahan telah terwujud?

Perubahan yang didengung-dengungkan dan bahkan digumuli secara khusus oleh panitia SSA XXII selama dua tahun terakhir betul-betul telah menunujukkan hasil yang cukup signifikan. Perubahan itu nampak mulai dari antusiasme panitia pelaksana yang dimotori oleh pemuda yang tidak kenal lelah, bahkan sampai tidak tidur dan juga semangat dari peserta persidangan “Garis bawahi peran anak-anak muda yang sangat vital dalam kegiatan ini” kata Bapak Jonatan Parakpak yang ditemui MEDISA disela-sela jalannya persidangan SSA XII di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonsia Indah, Rabu, 5/6/06.

Lebih jauh Tokoh Masyarakat Toraja yang baru-baru diangkat menjadi rektor Universitas Pelita Harapan –UPH- ini mengemukakan signifikansi perubahan dalam sidang kali ini antara lain tercermin dari proyeksi waktu yang bisanya 10 hari, kali ini hanya ditarget 5 hari, dan memperlihatkan tanda-tanda bahwa hal tersebut akan tercapai. Disamping itu sepanjang persidangan juga tidak terdengar lagi kata-kata yang tidak sopan yang selama ini kerap mewarnai jalannya persidangan.

Menurut Parakpak semuanya ini –perubahan- boleh berlangsung karena pimpinan Tuhan, dan sekiranya hal ini dapat menuntun menuju pertumbuhan spritualitas Gereja Toraja, bahkan untuk jadi geraja lain. “saya melihat terobosan dari segi spiritualitas yang tercermin dari efisiensi dalam pengambilan keputusan dan kentalnya nuansa oriented pelayanan yang cukup kental dalam persidangan” ujar Parakpak.

Senada dengan itu beberapa utusan yang ditemui Medisa merasakan perubahan yang cukup signifikan. Daud Pirade dari Balikpapan misalnya mengemukakan perubahan yang paling dia rasakan adalah pelaksanaan PA yang sangat menekankan perubahan yang diawali dari diri sendiri pribadi dan kelaurga “Saya kira salah satu yang sangat nampak adalah adalah dalam pemabahasan tatib yang hanya beberapa jam, dan juga dalam santun berbicara” ujar Daud, hal lain yang juga meninggalkan kesan mendalam bagi Majelis Gereja Jemaat Elim Balikpapan ini adalah peran pemuda dalam teknis pelaksanaan “ini perlu diteladani pada semua aras pelayanan, dan perlu majelis gereja lebih banyak “turun” dan bersama pemuda dalam persidangan dan pelaksanaan program mereka, sehingga tidak perlua ada benturan” Harap Daud.

Juni Pangalinan STh dari Jemaat Gunung Putri, Bogor juga sependapat dengan kesan adanya perubahan terutama tercermin pada jalannya persidangan yang sangat santun, yang diamini Pnt Ebenheser dari wilayah I Jemaat Maranata Patte’ne Palopo. Panatua yang juga ikut dalam SSA XXI di palopo ini menambahkan bahwa dia banyak terinspirasi oleh kata-kata bijak yang banyak dituliskan di sudut-sudut arena persidangan.

Nada berbeda disampaikan oleh Pdt Friber Mangiri STh, yang justru menyatakan perubahan hanya tinggal menjadi slogan, dan tidak melihat adanya signifikansi perubahan. Menurut pendeta yang bertugas di Wilayah I Palopo harapan yang terbersit ketika akan menuju SSA XXII ini adalah adanya perubahan pola pikir yang dimotori oleh TP3, demi pengembangan kehidupan berjemaat yang sudah ada, namun kenyataannya mulai dari rancangan tatib saja, sudah tidak mencerminkan perubahan tersebut, terbukti dari rancangan jumlah penasehat yang coba dipaksakan tidak sesuai dengan Tata Gereja Toraja, sehingga menyita waktu yang cukup lama. Secara khusus alumni STT Intim Makassar ini menyoroti terbatasnya akses pemuda untuk ikut dalam pengambilan keputusan, yang bertolak belakang dengan semangat keputusan SSA sebelumnya dimana menekankan perhatian lebih pada generasi muda.

Keluhan seragam muncul dari peserta menyangkut pelayanan teknis registrasi pada hari I yang harus berjam-jam berdesakan di depan meja sekretariat, mulai dari siang sampai jam 11 malam, bahkan ada yang hari kedua baru bisa memperoleh tanda pengenalnya. Walau demikian mereka juga memaklumi kesulitan tersebut, karena merupakan hal yang baru, mereka juga mengakui bahwa penggunaan alat canggih dalam persidangan sangat dirasakan manfaatnya.

[ First ] [ Prev ] [ Next ] [ Last ]